Sempat menembus level 9.996 per dolar AS, nilai tukar rupiah akhirnya kembali berakhir di level 10.000 per dolar AS. Namun potensi penguatan rupiah ke depannya masih sangat besar.
Pada perdagangan rupiah ditutup pada level 10.030 per dolar AS, dibandingkan penutupan sebelumnya di level 10.029 per dolar AS.
Di sesi pagi, rupiah sempat menembus hingga 9.970 per dolar AS. Pengamat valas Farial Anwar menyatakan, pasar keuangan Indonesia dinilai masih sangat menarik bagi investor asing.
"Pasar keuangan di Indonesia dinilai sangat menarik bagi investor asing khususnya para spekulator, dan ini menyebabkan arus capital inflow yang besar dan menguatkan rupiah. Jadi level Rp 9.700/US$ saya kira bisa tercapai dalam waktu dekat," tuturnya.
Sementara dolar AS di pasar regional tercatat kembali melemah atas yen dan euro. Dolar AS melemah tipis atas yen ke posisi 97,32 yen, dari sebelumnya di posisi 97,41 yen. Sementara euro menguat ke posisi 1,4072 dolar, dibandingkan sebelumnya di level 1,4063 dilar.
Penguatan indeks saham dan komoditas membuat investor kini mulai berani memburu mata uang yang lebih berisiko namun memberikan yield tinggi. Mereka mulai meninggalkan dolar AS yang dulunya dianggap sebagai tempat berlindung paling aman di tengah krisis.
"Ada pergerakan berbalik arah dari risk aversion terakhir, sehingga mempertipis aliran dana ke dolar AS. Pasar kini sedang melihat apakah euro dapat mempertahankan posisinya di atas level 1,40 dolar," ujar Sho Komamura, pialang dari Hachijuni Bank seperti dikutip dari AFP.
http://www.youtube.com/user/81djoko?feature=mhee
Komisaris BUMN Andi Arief menjadi tim sukses SBY BERBUDI
Andi Arief membantah dirinya masuk tim sukses SBY-Boediono. Komisaris PT Pos Indonesia menegaskan, dirinya hanyalah relawan yang mendukung sikap tegas SBY selama menjabat sebagai presiden.
"Kalau tim sukses itu kan resmi terdaftar di KPU, kalau saya kan cuma relawan. Siapa pun, petani, nelayan dan sebagainya, boleh jadi relawan," kata Andi yang juga Sekjen Jaringan Nusantara ini saat berbincang-bincang dengan detikcom melalui telepon.
Andi menegaskan, sebagai relawan dirinya tidak bisa mempengaruhi BUMN untuk terlibat dalam proses dukung mendukung. Termasuk juga menguras dana BUMN tersebut untuk mensukseskan capres yang didukungnya.
"Kalau soal penggunaan dana kan bisa dicek ke BUMN yang bersangkutan," ungkap Andi.
Andi juga mengatakan, tidak ada aturan yang melarang komisaris BUMN menjadi relawan pendukung capres cawapres. Andi sendiri siap mundur dari PT Pos Indonesia jika keterlibatan dirinya sebagai relawan menyalahi aturan.
"Kalau memang terus dipersoalkan dan menyalahi aturan hukum, saya siap mundur," tegas Andi.
"Kalau tim sukses itu kan resmi terdaftar di KPU, kalau saya kan cuma relawan. Siapa pun, petani, nelayan dan sebagainya, boleh jadi relawan," kata Andi yang juga Sekjen Jaringan Nusantara ini saat berbincang-bincang dengan detikcom melalui telepon.
Andi menegaskan, sebagai relawan dirinya tidak bisa mempengaruhi BUMN untuk terlibat dalam proses dukung mendukung. Termasuk juga menguras dana BUMN tersebut untuk mensukseskan capres yang didukungnya.
"Kalau soal penggunaan dana kan bisa dicek ke BUMN yang bersangkutan," ungkap Andi.
Andi juga mengatakan, tidak ada aturan yang melarang komisaris BUMN menjadi relawan pendukung capres cawapres. Andi sendiri siap mundur dari PT Pos Indonesia jika keterlibatan dirinya sebagai relawan menyalahi aturan.
"Kalau memang terus dipersoalkan dan menyalahi aturan hukum, saya siap mundur," tegas Andi.
pembelian cincin emas dianggarkan Rp 1,9 Miliar untuk DPR, rakyat harus ngirit anggota Dewan boroskan harta negara
Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR mengadakan lelang senilai Rp 5 Miliar untuk membeli lencana dan cincin emas bagi anggota DPR periode 2004-2009. Untuk pembelian cincin emas dianggarkan Rp 1,9 Miliar.
Sumber detikcom di Setjen DPR membenarkan perihal lelang itu. "Ya benar ada," kata salah seorang sumber yang enggan disebutkan namanya.
Dana sebesar Rp 5 Miliar, kata sumber itu, akan digunakan untuk memberi lencana dan cincin emas sebagai cinderamata bagi 550 orang anggota DPR yang akan mengakhiri tugasnya pada 31 September 2009.
Dia juga menjelaskan, tak seluruhnya Rp 5 Miliar digunakan untuk membeli cincin emas saja. Dana untuk pembelian cincin hanya dianggarkan Rp 1,9 Miliar.
"Jadi tidak benar semua (Rp 5 Miliar) itu untuk cincin saja," jelasnya membantah kabar yang menyebutkan dana Rp 5 M hanya untuk cincin emas saja.
Perihal lelang ini terungkap dari surat pengumuman lelang yang bocor ke media. Dalam surat yang detikcom lihat itu, terlihat surat berkop 'Bagian Perlengkapan-Biro Umum, Sekretariat Jenderal DPR RI'. Dalam bagian surat itu terdapat persyaratan bagi perusahaan calon perserta untuk turut melampirkan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) non kecil dengan bidang tambang di luar migas.
Selain itu, dalam surat No. 521111/MUM/ARTK.110/03/ROUM/VI/2009 itu, perusahaan calon peserta tender juga wajib melampirkan sertifikat jaminan kualitas, dan diterbitkan oleh laboratorium penguji kadar yang berakreditasi dalam bidang barang emas. Surat tersebut ditandatangani atas nama Panitia Pengadaan barang Jasa.
Hingga kini Setjen DPR Nining Indra Saleh belum mau dimintai konfirmasi perihal dana cinderamata ini.
Sumber detikcom di Setjen DPR membenarkan perihal lelang itu. "Ya benar ada," kata salah seorang sumber yang enggan disebutkan namanya.
Dana sebesar Rp 5 Miliar, kata sumber itu, akan digunakan untuk memberi lencana dan cincin emas sebagai cinderamata bagi 550 orang anggota DPR yang akan mengakhiri tugasnya pada 31 September 2009.
Dia juga menjelaskan, tak seluruhnya Rp 5 Miliar digunakan untuk membeli cincin emas saja. Dana untuk pembelian cincin hanya dianggarkan Rp 1,9 Miliar.
"Jadi tidak benar semua (Rp 5 Miliar) itu untuk cincin saja," jelasnya membantah kabar yang menyebutkan dana Rp 5 M hanya untuk cincin emas saja.
Perihal lelang ini terungkap dari surat pengumuman lelang yang bocor ke media. Dalam surat yang detikcom lihat itu, terlihat surat berkop 'Bagian Perlengkapan-Biro Umum, Sekretariat Jenderal DPR RI'. Dalam bagian surat itu terdapat persyaratan bagi perusahaan calon perserta untuk turut melampirkan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) non kecil dengan bidang tambang di luar migas.
Selain itu, dalam surat No. 521111/MUM/ARTK.110/03/ROUM/VI/2009 itu, perusahaan calon peserta tender juga wajib melampirkan sertifikat jaminan kualitas, dan diterbitkan oleh laboratorium penguji kadar yang berakreditasi dalam bidang barang emas. Surat tersebut ditandatangani atas nama Panitia Pengadaan barang Jasa.
Hingga kini Setjen DPR Nining Indra Saleh belum mau dimintai konfirmasi perihal dana cinderamata ini.
Dukungan SBY-BERBUDY mulai Turun dalam pilpres
Calon Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan tim kampanye SBY-Boediono dilaporkan ke Mabes Polri. SBY diduga melanggar jadwal kampanye. Laporan dilakukan oleh Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu).
Ketua Bawaslu Nur Hidayat Sardini menyatakan, Bawaslu melaporkan SBY ke Mabes Polri pada Sabtu (6/6/2009) kemarin malam. Laporan dilakukan Nur Hidayat Sardini didampingi dua orang anggota Bawaslu, Wahidah Suaib dan Wirdyaningsih.
SBY dilaporkan melakukan pelanggar jadwal kampanye terkait acara Silaturahmi Nasional Koalisi Parpol SBY-Boediono di Pekan Raya Jakarta pada 30 Mei 2009. Dalam acara itu SBY menyampaikan visi dan misi sebagai capres. Acara disiarkan secara utuh oleh TVRI dan disiarkan sebagian oleh MetroTV.
"Tayangan siaran tersebut telah memenuhi unsur pelanggaran pidana kampanye di luar jadwal, seperti yang diatur Pasal 213 UU nomor 42 tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden," kata Nur Hidayat Sardini dalam jumpa pers di Hotel Sahid.
Dalam laporan itu, Bawaslu juga menyerahkan 10 bukti pelanggaran SBY. Bukti itu berupa 2 keping VCD yang berisi rekaman acara SBY tersebut dari Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). Diserahkan pula surat teguran KPI, 2 surat undangan klarifikasi untuk tim sukses SBY-Boediono. Tim SBY-Boediono tidak memenuhi undangan klarifikasi tersebut.
Ketua Bawaslu Nur Hidayat Sardini menyatakan, Bawaslu melaporkan SBY ke Mabes Polri pada Sabtu (6/6/2009) kemarin malam. Laporan dilakukan Nur Hidayat Sardini didampingi dua orang anggota Bawaslu, Wahidah Suaib dan Wirdyaningsih.
SBY dilaporkan melakukan pelanggar jadwal kampanye terkait acara Silaturahmi Nasional Koalisi Parpol SBY-Boediono di Pekan Raya Jakarta pada 30 Mei 2009. Dalam acara itu SBY menyampaikan visi dan misi sebagai capres. Acara disiarkan secara utuh oleh TVRI dan disiarkan sebagian oleh MetroTV.
"Tayangan siaran tersebut telah memenuhi unsur pelanggaran pidana kampanye di luar jadwal, seperti yang diatur Pasal 213 UU nomor 42 tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden," kata Nur Hidayat Sardini dalam jumpa pers di Hotel Sahid.
Dalam laporan itu, Bawaslu juga menyerahkan 10 bukti pelanggaran SBY. Bukti itu berupa 2 keping VCD yang berisi rekaman acara SBY tersebut dari Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). Diserahkan pula surat teguran KPI, 2 surat undangan klarifikasi untuk tim sukses SBY-Boediono. Tim SBY-Boediono tidak memenuhi undangan klarifikasi tersebut.
Kasus Manohara Odelia Pinot jadi rancu dalam pemeriksaan BAP dan Visum
Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Manohara Odelia Pinot simpang siur. Ibunda Manohara, Daisy Fajarina menyatakan putrinya sudah di-BAP polisi. Tapi Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Abubakar Nata Prawira menyatakan model yang mengaku dianiya suaminya, Pangeran Kesultanan Kelantan Malaysia Tengku M Fakhry itu belum di-BAP. Bagaimana sebenarnya?
Pengacara Manohara, Elza Syarief menyatakan, Manohara sudah menjalani pemeriksaan di Mabes Polri. Pemeriksaan terhadap Mano dipimpin oleh Direktur I Transnasional Mabes Polri Brigjen Pol Ari Bachtiar.
Dalam pemeriksaan itu, Manohara didampingi Daisy dan pengacaranya Elza Syarief dkk. Pemeriksaan berlangsung dari siang hingga dini hari. Pada malam hari Elza tidak lagi mendampingi Mano dan mewakilkannya kepada 3 asistennya.
"Hari Kamis kita bikin BAP. Jam 02.00 WIB, kita sempat mau tanda-tangan BAP, tapi Ibu Daisy bilang sakit. Jadi Manohara batal tanda tangan," jelas Elza yang mendapat kuasa hukum untuk menjadi pengacara Mano.
Daisy lantas dilarikan ke Rumah Sakit Pondok Indah (RSPI) untuk pertolongan. Setelah pemeriksaan di RSPI, Mano dan Daisy kembali ke penginapannya di Hotel Grant Hyatt.
Kapan Manohara akan kembali ke Mabes Polri untuk tanda tangan BAP, Elza Syarief mengaku belum tahu. Ia masih akan berkoordinasi dengan Manohara dan ibunya.
Pengacara Manohara, Elza Syarief menyatakan, Manohara sudah menjalani pemeriksaan di Mabes Polri. Pemeriksaan terhadap Mano dipimpin oleh Direktur I Transnasional Mabes Polri Brigjen Pol Ari Bachtiar.
Dalam pemeriksaan itu, Manohara didampingi Daisy dan pengacaranya Elza Syarief dkk. Pemeriksaan berlangsung dari siang hingga dini hari. Pada malam hari Elza tidak lagi mendampingi Mano dan mewakilkannya kepada 3 asistennya.
"Hari Kamis kita bikin BAP. Jam 02.00 WIB, kita sempat mau tanda-tangan BAP, tapi Ibu Daisy bilang sakit. Jadi Manohara batal tanda tangan," jelas Elza yang mendapat kuasa hukum untuk menjadi pengacara Mano.
Daisy lantas dilarikan ke Rumah Sakit Pondok Indah (RSPI) untuk pertolongan. Setelah pemeriksaan di RSPI, Mano dan Daisy kembali ke penginapannya di Hotel Grant Hyatt.
Kapan Manohara akan kembali ke Mabes Polri untuk tanda tangan BAP, Elza Syarief mengaku belum tahu. Ia masih akan berkoordinasi dengan Manohara dan ibunya.
Langganan:
Postingan (Atom)